AI perbankan melaju, tata kelolanya tertinggal: pelajaran untuk bisnis Anda

Selasa 27 Oktober 2026, di Jakarta, Perbanas bersama IBM dan K&A (Kiantar & Associates) meluncurkan buku putih "Digital Sovereign AI and the Future of Trusted Banking". Surveinya melibatkan 91 responden dari 35 institusi keuangan di Indonesia, ditambah 4 polling interaktif, satu diskusi kelompok terarah pada 4 Agustus 2026, dan wawancara mendalam dengan 7 narasumber. Temuan yang paling mencolok ada di dua angka yang berdampingan: 88 persen bank Indonesia sudah menjajaki AI, tetapi hanya 4 persen yang memperluas penerapan AI lintas fungsi dengan tata kelola formal. Managing Partner IBM Consulting Indonesia Juvanus Tjandra mengatakannya terus terang: "Hanya 4% bank, yang mana cukup kecil, yang mengadopsi AI ke dalam fungsi tata kelola formal."

Angka di antara kedua ujung itu menjelaskan jalannya adopsi. Sebanyak 12 persen bank belum menjajaki AI sama sekali. Sebanyak 34 persen masih tahap pilot atau uji coba terbatas. Sebanyak 18 persen sudah menerapkan AI untuk beberapa kebutuhan operasional. Juvanus juga menyebut hampir 50 persen aktivitas perbankan akan terdampak AI. Arahnya jelas. Yang belum jelas adalah kendalinya.

Apa artinya buat bisnis Anda

Bank adalah mitra pembayaran dan pembiayaan Anda. Dana masuk lewat rekening di sana. Pinjaman diproses lewat sistem di sana. Keputusan soal kredit, verifikasi, dan layanan nasabah makin sering dibantu AI. Keputusan yang dibantu AI tetapi tidak bisa ditelusuri kembali ke data, aturan, dan manusia yang bertanggung jawab akan menyentuh uang Anda pada akhirnya. Sengketa soal satu keputusan yang salah menjadi sulit diselesaikan kalau tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana keputusan itu diambil.

Studi ini mengukur kesenjangan itu dengan dua skor. Relevansi kedaulatan digital dinilai 3,98 dari 5. Kematangan proses tata kelola AI hanya 2,74 dari 5. Kematangan itu dinilai dari kelengkapan dokumentasi, proses validasi, pemantauan performa, evaluasi berkala, dan pengawasan manusia. Selisih 1,24 poin itu inti beritanya. Bank-bank sadar kedaulatan digital itu relevan. Proses untuk mengelolanya belum menyusul.

Satu temuan lagi patut dicatat. Kesiapan tata kelola AI antara bank yang sudah mengadopsi dan yang belum tidak jauh berbeda. Artinya, memakai AI lebih dulu tidak otomatis membuat organisasi lebih siap mengelolanya. Pengalaman memakai alat ternyata tidak menggantikan pekerjaan tata kelola yang memang harus dikerjakan terpisah.

Empat hal yang tertinggal

Studi ini menyebut empat aspek tata kelola. Keempatnya bisa Anda periksa satu per satu, di bank Anda maupun di usaha Anda sendiri.

Pertama, pahami AI apa saja yang sudah beroperasi. Hanya 9 persen responden yang menyatakan organisasinya punya inventaris penggunaan AI yang lengkap dan diperbarui berkala. Sisanya bekerja dengan daftar yang tidak lengkap, atau tanpa daftar sama sekali. Alat yang tidak tercatat tidak bisa diawasi.

Kedua, dokumentasikan kasus penggunaan dan tetapkan akuntabilitas. Setiap pemakaian AI perlu catatan: dipakai untuk apa, datanya dari mana, siapa yang bertanggung jawab atas hasilnya. Tanpa catatan itu, keputusan yang keliru tidak punya pemilik.

Ketiga, kelola risiko. Risiko AI yang paling banyak disebut responden adalah privasi data 82 persen, keamanan siber 44 persen, dan regulasi 41 persen. Urutannya masuk akal. Data nasabah adalah bahan bakar AI perbankan, dan bahan bakar yang bocor merusak dua pihak sekaligus: nasabah yang datanya tersebar dan bank yang kepercayaannya terkikis.

Keempat, bangun struktur tata kelola. Struktur di sini bukan komite yang rapat setahun sekali. Struktur berarti ada orang yang berwenang menghentikan pemakaian alat, ada jadwal evaluasi berkala, dan ada jalur laporan saat sesuatu berjalan di luar dugaan. Sebanyak 73 persen bankir menilai kepemilikan AI dan kedaulatan digital sebagai persyaratan utama transformasi dalam 12 sampai 24 bulan ke depan. Persyaratan itu tidak terpenuhi lewat niat. Persyaratan itu terpenuhi lewat struktur.

Regulasi sudah memberi kerangka. OJK menerbitkan panduan tata kelola AI untuk perbankan pada 2025, disusul PADK OJK No. 1/2026 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Pengenalan terhadap aturan itu belum merata: dari 91 responden, 54 mengenal UU Pelindungan Data Pribadi sebagai acuan, 49 mengenal POJK 11/POJK.03/2022, 33 mengenal SEOJK 29/SEOJK.03/2022, dan 43 mengenal panduan tata kelola AI OJK. Aturan yang tidak dikenal tidak ditaati. Ketaatan yang tidak terjadi bukan kesalahan aturan.

Ketua Bidang Technology & Security Perbanas Toto Prasetio menyampaikan satu penekanan yang sejalan dengan temuan itu: keselarasan yang lebih kuat antara bank, regulator, asosiasi industri, dan mitra teknologi berperan penting membangun tata kelola dan kapabilitas untuk adopsi AI yang bertanggung jawab dan tepercaya.

Laporan Twimbit "The State of ASEAN Banking CX 2026" memberi pembanding dari sisi nasabah. Laporan itu mensurvei 45 bank di 6 negara ASEAN dan memberi indeks pengalaman nasabah Indonesia 3,82 dari 5, di bawah rata-rata ASEAN 3,86. Rinciannya: pengalaman layanan 3,74, pengalaman karyawan 3,75, pengalaman digital 3,91, pengalaman brand 3,86. Adopsi AI yang melaju belum mengangkat pengalaman nasabah Indonesia melewati rata-rata kawasan. Alat yang dipakai tanpa tata kelola ternyata juga belum tentu terasa manfaatnya di sisi nasabah.

Tiga langkah untuk bisnis seukuran Anda

Skala Anda lebih kecil dari bank. Pekerjaannya sama, hanya daftarnya lebih pendek. Tiga langkah ini mengikuti empat aspek studi di atas, dipangkas sampai bisa dikerjakan tanpa tim khusus.

Langkah pertama: buat inventaris alat AI yang sudah dipakai. Tulis semua: aplikasi chat yang dipakai membalas pelanggan, perkakas yang dipakai menulis deskripsi produk, spreadsheet yang memakai rumus otomatis, sampai fitur bawaan di aplikasi kasir. Satu baris per alat, dengan kolom pemakaian dan datanya. Daftar yang selesai ditulis adalah setengah dari tata kelola.

Langkah kedua: tetapkan satu penanggung jawab per alat. Satu nama. Orang itu bertugas memeriksa hasil alat itu tiap minggu dan menghentikan pemakaiannya kalau hasilnya menyimpang. Alat tanpa pemilik akan dipakai terus sampai ada yang komplain. Komplain adalah cara paling mahal untuk mengetahui ada yang salah.

Langkah ketiga: catat keputusan. Setiap keputusan yang memengaruhi uang atau pelanggan dan dibantu AI perlu satu baris catatan: keputusan apa, alat apa yang membantu, data apa yang dipakai, dan siapa yang memeriksa. Catatan itu bukan birokrasi. Catatan itu jawaban Anda saat pelanggan atau mitra bertanya mengapa keputusan itu diambil.

Memetakan inventaris, penanggung jawab, dan catatan keputusan ke dalam satu rancangan yang bisa dijalankan adalah pekerjaan layanan Konsultasi & Perancangan Sistem: https://tamatech.id/services/konsultasi-perancangan-sistem. Rancangan yang baik menyebut siapa memegang apa dan bagaimana hasilnya diperiksa, sehingga tata kelola tidak berhenti di dokumen.

Langkah Anda minggu ini

Minggu ini, tulis inventaris itu. Buka tiap aplikasi yang dipakai usaha Anda dan catat mana yang memakai AI. Satu daftar, satu sore. Daftar itu pembanding Anda untuk semua langkah sesudahnya. Kalau daftar itu sudah ada tetapi Anda belum yakin cara mengubahnya menjadi tata kelola yang berjalan, ceritakan lewat Tanya Tama di situs ini. Kita mulai dari daftar itu dulu.

Sumber berita: Indonesia Business Post, 29 Oktober 2026; Fortune Indonesia, 27 Oktober 2026; buku putih Perbanas-IBM-K&A "Digital Sovereign AI and the Future of Trusted Banking"; laporan Twimbit "The State of ASEAN Banking CX 2026".